Lihat fitur dan tanggung jawab BKD Jawa Barat

 

Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah BKD untuk provinsi Jawa Barat.   Apalagi jika Anda pernah terlibat dalam rekrutmen CPNS di daerahnya. BKD atau Badan Kepegawaian Daerah merupakan lembaga pemerintah yang sangat penting dengan banyak tugas dan fungsi utama.

BKD diketahui masyarakat ketika ada rekrutmen CPNS. Karena tugas utama UNCCD ini adalah membantu gubernur atau wali dalam pengelolaan PNS. Dengan demikian, tidak hanya selama pencarian atau perekrutan pegawai negeri, tetapi juga untuk mengatur dan mengawasi pegawai negeri.

Jika anda tertarik untuk menjadi PNS, maka anda harus tahu tentang BKD dan apa isinya. Dengan cara ini, ia akan lebih memahami tanggung jawab lembaga atau instansi pemerintah.

Setiap kota dan wilayah harus memiliki kantor CCD yang menangani semua masalah administrasi pegawai negara di kota. Ruang lingkup pekerjaan dan tugas lembaga yang satu ini sangat luas dengan tanggung jawab yang besar. Semua tugas dan tanggung jawab ini diatur oleh hukum.

Dalam pengaturan CCD, ada beberapa sub-domain yang akan bekerja sesuai dengan tanggung jawab mereka. Baik itu untuk memberikan fasilitas, monitoring maupun pelaporan. Untuk informasi lebih detail, berikut penjelasan mengenai BKD beserta fungsi dan tugas utamanya.

Temui Organisasi Staf Regional BKD

BKD adalah instansi atau instansi pemerintah yang mengatur pelaksanaan tugas dan pelatihan PNS di suatu daerah. Misalnya, BKD Jawa Barat akan  bertanggung jawab mengelola, mengatur, memantau dan menyediakan fasilitas bagi PNS di wilayah Jawa Barat.

Komite untuk Memerangi Penggurunan di provinsi atau kota mana pun hanya bertanggung jawab atas kesejahteraan pegawai negeri sipil di kota yang bersangkutan dan bukan untuk kota lain. Dengan demikian, kekuasaan terbatas hanya secara teritorial. Namun, ada juga yang memiliki otoritas nasional, yaitu Badan Kepegawaian Nasional.

TRENDING 🔥  Kisah perjalanan berdirinya Tokopedia hingga berkembang hingga sekarang. : WisataBagus

Lembaga ini akan menjalankan fungsi sebagai bagian manajerial dari manajemen PNS, baik memberikan pekerjaan maupun tugas, melaksanakan pelatihan pelatihan dan masa kerja. Ketika seorang pegawai pemerintah ingin mengurus berbagai file, seperti mutasi atau renovasi kacamata/pendidikan, itu ada hubungannya dengan lembaga itu.

Kepala BKD Provinsi Jawa Barat bertanggung  jawab langsung terhadap komando daerah untuk menjalankan fungsi sesuai dengan aturan hukum. Untuk mencapai visi dan misinya, entitas pemerintah ini akan mengembangkan program kerja tahunan untuk meningkatkan kinerja organisasi menjadi lebih baik.

Fungsi BKD akan didefinisikan dalam program kerja yang diperbarui setiap tahun untuk menciptakan kinerja yang efektif dan efisien. Selain itu, dalam BKD dilakukan pembaharuan dalam rangka menyiapkan SDM yang handal di masa depan dan mampu menunjukkan kinerja terbaik.

Pelajari visi dan misi BKD Jawa Barat

WEBID :

  1. percetakansurabaya.co.id
  2. idcop.id
  3. theolive.id
  4. wartabali.co.id
  5. gopher.co.id
  6. scouts.id
  7. arenagame.co.id
  8. jakartaforum.co.id
  9. sanghyangseri.co.id
  10. ArenaGame.co.id
  11. khalifagrass.co.id
  12. nixma.id
  13. rhbinvest.co.id
  14. forjasida.id
  15. murahan.id
  16. sapnudin.co.id
  17. grahajurnal.id
  18. intrace.id
  19. project6id.co.id
  20. directory.co.id
  21. kepripos.co.id
  22. webpro.co.id
  23. kka.co.id
  24. everlite.id
  25. visualisasi.id
  26. itsforex.id
  27. fsii.co.id

Visi utamanya adalah “untuk mencapai perangkat yang baik dan sejahtera”. Efeknya, tidak apa-apa. Kualitas, akuntabilitas, inovasi dan kreativitas. Visi ini diharapkan dapat membentuk organisasi yang profesional dan bereputasi baik sehingga dapat membantu kinerja presiden daerah. Deskripsi makna visi adalah:

  1. Kualitas, yaitu kualitas pekerjaan sesuai dengan kondisi dan harapan seluruh masyarakat Indonesia.
  2. Akuntabilitas, setiap sikap bertanggung jawab dalam setiap kegiatan atau program kerja yang dilakukan.
  3. Innovative, yaitu mampu menampilkan atau menghadirkan hal-hal baru sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja.
  4. Kreatif, yaitu memunculkan kreativitas dengan menciptakan sesuatu atau meningkatkan manfaat dari sesuatu yang sudah ada.
  5. Berkembang, itu untuk menciptakan rasa nyaman dan aman bagi pegawai negeri, baik secara material, finansial maupun spiritual.
TRENDING 🔥  Daftar Paket Nelpon Telkomsel : mastah.org

BKD Provinsi Jawa Barat tidak hanya memiliki visi, tetapi juga melaksanakan tugas-tugas yang dilakukan dari waktu ke waktu. Tugas ini akan berubah sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan harus dilakukan oleh setiap pejabat di lingkungan lembaga ini. Tugas-tugas berikut dilakukan:

  1. Mencapai sistem kepegawaian modern sesuai dengan perkembangan teknologi.
  2. Ini membantu meningkatkan mata pencaharian dan kesejahteraan karyawan berdasarkan kinerja kerja masing-masing individu.
  3. Tingkatkan profesionalisme pekerjaan karyawan dengan bimbingan dan pelatihan.

Pelajari tugas BKD Jawa Barat

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung terhadap pimpinan daerah, tugas pokok BKD adalah melaksanakan pengelolaan PNS setempat. Oleh karena itu, semua masalah yang berkaitan dengan manajemen personalia harus dilakukan di perusahaan ini. Tugas dan fungsi lain dari lembaga kepegawaian ini adalah:

  1. Menyusun rencana organisasi daerah bagi staf daerah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sehingga dapat menetapkan peraturan yang sesuai dengan standar nasional.
  2. Membuat perencanaan dan membangun sistem ketenagakerjaan lokal.
  3. Melaksanakan pelaksanaan administrasidalam hal administrasi, pemberhentian dan pergantian PNS.
  4. Mengembangkan draf dan memutuskan kebijakan teknis untuk pengembangan pegawai negeri sipil setempat.
  5. Memberikan pelayanan administrasi kepada aparatur sipil negara, seperti pengangkatan, pemberhentian, pemindahan, dan perubahan jabatan struktural atau fungsional yang dilakukan sesuai dengan aturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan kepegawaian.
  6. Menyiapkan dan mengembangkan kebijakan pensiun aparatur sipil Negara sesuai dengan hukum yang berlaku serta aturan dan standar prosedural.
  7. Menentukan gaji dan tunjangan untuk kesejahteraan aparatur sipil negara dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan kepegawaian.
  8. Melaksanakan pengelolaan aparatur sipil negara dan pengelolaan sistem informasi kepegawaian setempat.

Berdasarkan fungsi dan tugasnya, Departemen Pemberantasan Penggurunan di Provinsi Jawa Barat sepenuhnya menjaga  kebijakan dan pengaturan tentang segala hal yang berkaitan dengan PNS yang hadir atau bekerja di wilayah Jawa Barat. Selain itu, juga bertanggung jawab atas pengangkatan dan promosi, serta mengelola pensiun karyawan.

TRENDING 🔥  Download Lagu dengan Cepat : doel.web.id

BKD tingkatkan profesionalisme aparatur sipil negara

Penyusunan program kerja diatur dengan matang untuk meningkatkan kinerja aparatur negara. Program kerja dirancang sesuai dengan tujuan kerja dinas ketenagakerjaan setempat sehingga dapat mendukung terwujudnya visi dan misi perusahaan. Dalam hal ini, mereka disesuaikan dengan norma-norma perundang-undangan di tingkat pusat.

BKD Jawa Barat fokus pada peningkatan profesionalisme kerja untuk membentuk aparatur negara yang handal dan bertanggung jawab.   Dengan demikian, di masa depan, dapat menyiapkan perangkat yang andal yang mampu melakukan tugas dan tanggung jawab. Berikut beberapa program kerja yang sedang dilaksanakan:

  1. Melaksanakan rekrutmen CPNS. Program ini dilaksanakan setiap tahun atau minimal 2 tahun sekali untuk mengisi lowongan jabatan karena pensiun, meninggal dunia atau kebutuhan tenaga kerja tambahan.
  2. Proses penganugerahan tersebut berupa kenaikan honor CPNS bagi penerima penghargaan dengan kinerja terbaik dibandingkan ibadah.
  3. IPDN Praja merekrut penerimaan melalui tes yang diikuti oleh anak laki-laki dan perempuan setempat dan dari berbagai daerah lain di Indonesia.
  4. Pelayanan administrasi seperti pembuatan kartu bigawar, mengurus kartu taspen, atau mendaftarkan tanggungan PNS yang sudah menikah.
  5. Mengatur dan melaksanakan pemeriksaan bagi PNS yang memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat.
  6. Pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan efisiensiPNS.
  7. Pelaksanaan pelatihan teknis dan orientasi aparatur negara, baik pelatihan di daerah maupun mengatur personel yang terlibat dalam pelatihan di BCS pusat.

Sebagai organisasi yang membantu kinerja kepala daerah dalam menyelenggarakan PNS, BKD memiliki tanggung jawab yang besar. BKD di Provinsi Jawa Barat seharusnya tidak hanya mendefinisikan tugas yang  paling penting berdasarkan fungsinya  , tetapi juga mengimplementasikan visi dan misi sebagai perusahaan individu.